Konsep Asumsi Dasar Akuntansi Bank Syariah

Dengan telah diterbitkannya PSAK nomor 59 tentang Akuntansi Bank Syariah ini maka bagi bank syariah, hal ini merupakan suatu kemajuan yang sangat luar biasa, karena dengan dikeluarkanya PSAK tersebut bank syariah telah mempunyai acuan yang baku dalam membukukan transaksinya. Hal ini sangatlah berbeda dengan sebelum dikeluarkannya PSAK tersebut, dimana dalam pencatatan transaksinya belum tentu segaram, pernyataan yang tidak tertulis adalah dalam melakukan pencatatan pendapatan bank syariah yaitu mempergunakan konsep dasar kas (cash basis), sedangkan untuk membukukan beban yang dikeluarkan mempergunakan konsep dasar akrual (acrual basis).

Yang mendasari hal tersebut adalah adanya “kepastian”, bagi bank syariah saat itu dalam membukukan pendapatan mempergunakan konsep dasar kas, karena pendapatan tersebut telah benar-benar diterima, yang mana hal ini sejalan dengan QS Luqman ayat 34 yang mengatakan “ …… Dan tiada seorang mengetahui apa yang akan dikerjakan besok …….dst”. Sedangkan untuk beban yang telah dikeluarkan mempergunakan konsep dasar akrual, karena jelas beban tersebut telah pasti dikeluarkan, sehingga bank syariah dapat mengatur beban tersebut sesuai dengan manfaatnya.

Dalam PSAK nomor 59 tentang Akuntansi Bank Syariah, maka asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum yaitu konsep kelangsungan usaha (going concern) dan dasar akrual. Pendapatan untuk tujuan penghitungan bagi hasil menggunakan dasar kas. Hal ini juga dipertahankan dan diatur dengan jelas dalam PSAK syariah yang baru baik dalam Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) maupun dalam PSAK 101 tentang Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Syariah.

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadi (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kas.

Dari uraian diatas dapat dijabarkan bahwa untuk kepentingan laporan keuangan menggunakan dasar akrual sedangkan untuk kepentingan perhitungan bagi hasil mempergunakan dasar kas, yang dalam pelaksanaannya bukan merupakan hal yang mudah, karena bank syariah dituntut untuk mempunyai administrasi yang tertib dan akruat sehingga dapat membedakan pendapatan akrual dan pendapatan yang diterima secara tunai, ketidak akuratan administrasi yang berkaitan dengan pendapatan akrual dan kas ini akan mempunyai pengaruh yang sangat fatal, karena mempunyai dampak pada perhitungan bagi hasil yang akan diterima oleh shahibul maal.

Beberapa alasan penggunaan dasar akrual antara lain :

  1. Laporan keuangan dapat diperbandingkan. Banyak ahli yang berpendapat bahwa tujuan laporan keuangan bank syariah mempergunakan konsep dasar akrual untuk tujuan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan lembaga keuangan lainnya, karena secara umum semua prinsip yang dianut dalam laporan keuangan adalah konsep dasar akrual. Tetapi hal ini sebenarnya kuranglah tepat karena karakteristik bank syariah sangat berbeda dengan lembaga keuangan lain, antara lain pada bank syariah diperkenankan menjalankan transaksi perbankan pada umumnya, dapat menjalankan transaksi yang dijalankan oleh perusahaan leasing atau persewaan, bank syariah dapat menjalankan transaksi sebagaimana layaknya perusahaan dagang yang melakukan jual beli, dapat memilik dealer mobil, dapat memiliki supermaket, dapat menyewakan alat pesta dan sebagainya. Yang ingin disampaikan adalah bahwa kegiatan bank syariah lebih luas dibandingkan kegiatan lembaga keuangan, sehingga laporan keuangannyapun sulit untuk dibandingkan.
  2. Dalam Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions, yang membahas tentang akuntansi Bank Syariah, dibuka Lembaga Keuangan Syariah dapat mempergunakan acrual basis atau cash basis, walaupun secara umum mempergunakan asumsi dasar akrual (accrual basis) dan apabila akan mempergunakan sistem cash basis harus mendapat fatwa dari dewan syariah setempat.
  3. 3. International Accounting Standard (IAS). Standard internasional tentang Akuntansi mempergunakan dasar akrual, sehingga dengan mempergunakan dasar akrual laporan keuangan bank syariah dapat dibandingkan dengan laporan keuangan yang lain.
  4. Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tertanggal 16 September 2000 perihal Prinsip Distribusi Hasil Usaha dijelaskan bahwa :
    1. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan system acceual basis maupun cash basis dalam administrasi keuangan,
    2. Dilihat dari segi kemaslahatan (al ashlah), dalam pencatatan sebaiknya digunakan system accrual basis; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar
      terjadi (cash basis),
    3. (c) Penetapan system yang dipilih harus disepakati dalam akad

Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut sangat tegas dikatakan bahwa dilihat dari segi kemaslahatan (al-shlah), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem accrual basis, akan tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (cash basis), sehingga jika ditelaah lebih dalam lagi maka :

  1. Acrual basis hanya dipergunakan untuk kepentingan pembuatan laporan keuangan, sedangkan untuk distribusi hasil usaha (profit distribution) harus dilakukan dengan sistem cash basis.
  2. Dengan berlakunya PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, maka Bank Syariah harus bisa membedakan antara pendapatan akrual (pendapatan masih dalam pengakuan saja dan tidak ada aliran kas masuk) dan pendapatan kas (pendapatan yang diikuti dengan aliran kas masuk)
  3. Sampai saat ini belum ada kajian yang lebih rinci dan secara akademik maupun praktek, kelebihan dan kekurangan sistem akrual basis dan sistem cash basis.

Yang terjadi dalam praktek sampai dengan tahun buku 2002, yaitu sebelum berlakunya PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah mulai tahun buku 2003, Bank Syariah banyak yang menerapkan sistem cash basis modifikasi, karena sistem cash basis yang dilakukan hanya untuk kepentingan pengakuan pendapatan atas aktiva produktif saja, sedangkan untuk aktiva tetap, aktiva lain dan beban yang dilakukan mempergunakan sistem akrual basis. Dengan berlakunya PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah maka untuk kepentingan Laporan Keuangan semua mempergunakan sistem akrual basis, baik terhadap pengakuan pendapatan aktiva produktif, aktiva tetap, aktiva lainnya atau beban lainnya.

Dengan sistem acrual basis ini diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar, khususnya dalam hal penyampaian informasi kepada pemakai laporan keuangan. Informasi yang dapat disajikan dalam laporan keuangan dan keterkaitan informasi yang satu dengan yang lain dapat digambarkan dalam gambar sebagai berikut:

asumsi dasar akuntansi bank syariah

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa bank syariah harus bisa membedakan pendapatan cash basis pendapatan yang diikuti dengan aliran kas masuk) dan pendapatan acrual basis (pendapatan yang masih dalam pengakuan saja dan belum diikuti dengan aliran kas masuk). Pendapatan yang telah diikuti dengan aliran kas masuk (cash basis) dipergunakan untuk kepentingan perhitungan hasil usaha (profit distribution), dimana sebagian merupakan pendapatan bank syariah sebagai mudharib dan sebagian dibagikan kepada nasabah Investasi Tidak Terikat (shahibul maal). Sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan saja (acrual basis) tidak diperkenankan untuk dibagikan kepada nasabah Investasi Tidak Terikat (shahibul maal) tetapi hanya untuk kepentingan.

Dalam melakukan pengakuan pendapatan secara akrual ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

  1. Pendapatan Aktiva Produktif yang dapat dilakukan pengakuan pendapatan akrual adalah pendapatan atas aktiva produktif yang dikategorikan kolektibilitasnya “performing”
  2. Apabila terjadi perubahan kolektibilitas dari performing menjadi “non performing” (kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet), maka pendapatan yang telah diakui dan belum diterima aliran kas masukkan dilakukan jurnal balik, dan dicatat dalam rekening administratif.
  3. Pengakuan pendapatan akrual untuk penyaluran dengan prinsip bagi hasil (pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah), hanya diperkenankan apabila telah diperoleh laporan pengelolaan dana mudharabah yang dapat dipertanggung jawabkan dari mudharib (debitur).

Oleh karena itu dalam praktek, pengakuan pendapatan akrual ini pada saat bank syariah melakukan tutup buku bulanan, hanya pendapatan atas penyaluran dana (aktiva produktif) yang mempergunakan prinsip jual beli karena dalam prinsip jual beli ini telah diketahui porsi pokok dan porsi keuntungan / margin, sedangkan untuk penyaluran dana yang mempergunakan prinsip bagi hasil biasanya baru diketahui telah tutup buku bank syariah.

Dari keterangan tersebut diatas dapat dilihat bahwa apabila bank syariah mempunyai pendapatan yang masih dalam pengakuan saja belum diikuti dengan aliran kas masuk (pendapatan akrual) maka pendapatan tersebut terkait dengan pendapatan aktiva produktif yang mempunyai kolektibitas performing (menunggak tetapi performing), sebaliknya apabila terdapat pendapatan yang dijurnal balik (dikredit) maka hendaknya dikaitkan dengan rekening administratif dan terkait dengan aktiva produktif yang kolektibilitasnya non performing.

Selain asumsi dasar tersebut diatas, untuk memahami akuntansi perbankan syariah secara menyeluruh, hendaknya juga harus dipahami asumsi-asumsi dan pengakuan akuntansi dan konsep pengukuran yaitu:

  1. Konsep Unit Akuntansi. Fiqh Islam (jurisprudensi) mengakui bahwa organisasi merupakan suatu unit pertanggung jawaban yang terpisah dari entitas lainnya. Sebagai contoh adalah waqaf, masjid dan darul mal (bendahara). Pemikiran fiqh modern telah memperluas konsep tersebut kepada perusahaan dan entitas lainnya yang sejenis, termasuk bank Islam. Pemikiran modern ini berarti bahwa bank Islam dianggap sebagai suatu unit akuntansi terpisah dari para pemiliknya atau pihak lainnya yang telah memberikan dana kepada bank tersebut. Konsep unit akuntansi mengharuskan identifikasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang dikaitkan dengan bank Islam sebagai suatu entitas terpisah dan dapat dinyatakan sebagai asset, kewajiban, pendapatan, biaya, untung dan rugi, untung dan rugi bersih bank Islam. Pemisahan ini juga mencakup pemisahan kewajiban bank dari kewajiban para pemiliknya karena “Tidak ada larangan di dalam Syari’ah untuk mendirikan sebuah perusahaan yang kewajiban-nya terbatas pada modalnya, yang diketahui pihak-pihak terkait dengan perusahaan dan disertai kesadaran mereka dalam mencegah penipuan”. Sebaliknya, beberapa kegiatan yang dikaitkan dengan bank adalah kegiatan kegiatan unit akuntansi lain dan hal ini harus digambarkan. Misalnya, bank bisa mengelola portofolio investasi terbatas untuk kepentingan pihak-pihak lain, mengelola Zakat dan dana sumbangan atau mengelola dana Qard. Demikian juga, bank itu sendiri sebagai suatu unit akuntansi mungkin merupakan bagian dari unit akuntansi yang lebih besar. Dalam hal ini, disamping bank membuat laporan keuangannya sendiri sebagai suatu entitas akuntansi, mungkin tepat pembuatan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan unit akuntansi yang lebih besar.
  2. Konsep going concern. Akad Mudharabah dan Musyarakah adalah untuk suatu jangka waktu tertentu, tetapi akad ini diasumsikan terus berlanjut sampai satu atau semua pihak yang terlibat memutuskan untuk mengakhiri akad tersebut. Oleh karena itu, rekening investasi yang dikelola oleh sebuah bank Islam yang berdasarkan akad Mudharabah dan Musyarakah diasumsikan berlanjut sampai akad-akad tersebut diakhiri oleh para pemilik bank. Demikian juga, konsep perbankan Islam yang berdasarkan akad Mudharabah, diasumsikan berlanjut sampai ada bukti sebaliknya. Sebaliknya, ahli fiqih Islam membagi kekayaan menjadi uang dan barang. Barang dibagi menjadi yang tersedia untuk dijual dan yang tidak bisa dijual. Yang terakhir digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama (misalnya bangunan dan peralatan) yang menunjukkan bahwa entitas tersebut akan terus beroperasi. Apabila tidak ada bukti yang meyakinkan yang sebaliknya, akuntansi keuangan mengasumsikan kelanjutan suatu entitas sebagai suatu going concern. Ini berarti bahwa di dalam membuat laporan keuangan entitas tersebut diasumsikan bahwa tidak ada niat atau keperluannya untuk melikuidasi entitas tersebut. Disamping itu, konsep going concern mempunyai pengaruh yang penting terhadap akuntansi keuangan dan laporan keuangan dari unit akuntansi. Karena entitas tersebut dilihat sebagai suatu aliran kegiatan yang terus menerus, maka merupakan tugas akuntansi keuangan untuk memungkinkan pengukuran yang paling signifikan dari aliran terus menerus kegiatan kegiatan entitas. Berdasarkan konsep ini, pengukuran yang paling signifikan yang memungkinkan aliran terus menerus dari kegiatan kegiatan entitas adalah yang berkaitan dengan mengalokasikan usaha-usahanya dan pencapaian-pencapaiannya antara sekarang dan masa yang akan datang dan mencocokkan usaha-usaha dan pencapaian-pencapaian tersebut. Memecah aliran kegiatan yang terus menerus ini menjadi aliran yang periodik antara sekarang dan masa yang akan datang dapat memisahkan hubungan-hubungan sebenarnya dan memberikan tingkat kepastian yang tinggi mengenai angka-angka yang disajikan di dalam laporan keuangan. Dalam kenyataan, apa yang disajikan oleh laporan keuangan pada suatu titik waktu tertentu sangat tergantung pada arah kejadian kejadian dan keadaan di masa yang akan datang yang mempengaruhi kegiatan kegiatan entitas. Laporan keuangan dari suatu jangka waktu, bahkan berdasarkan keadaan yang paling baik, adalah bersifat tentatif. Gambaran lengkap mengenai entitas tersebut tidak pernah seluruhnya bisa dijelaskan sebelum likuidasi akhir. Konsep going concern mempunyai implikasi yang penting bagi suatu bank Islam. Asumsi dibuat mengenai kelanjutan kegiatan bank di masa yang akan datang, termasuk kegiatan kegiatan investasinya. Namun demikian, hubungan antara bank dan para pemilik rekening investasi mungkin tidak berlanjut sampai likuidasi investasi tersebut, ketika hasil-hasil sebenarnya diketahui. Oleh karena itu, mungkin tepat untuk mengukur investasi selama umur investasi tersebut pada nilai setara kasnya untuk mengetahui modal yang menjadi hak para pemilik rekening investasi yang ingin menarik dana-dana mereka sebelum likuidasi investasi sebenarnya.
  3. Konsep Periodisasi. Islam menentukan hak-hak tertentu terhadap uang dan kekayaan dan menghubungkan hak-hak tersebut dengan periode waktu, untuk menjamin bahwa kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak tersebut telah dipenuhi tepat pada waktunya. Sebagai contoh adalah Zakat, zakat terhadap jumlah uang dan kekayaan yang telah mencapai tingkat tertentu dalam waktu satu tahun, harus dibayar ( jatuh tempo) segera setelah mencapai tingkat tersebut. Diriwayatkan bahwa Rasulullah (salallahu ‘alaihi wasallam) telah bersabda bahwa “Tidak ada Zakat kekayaan (harta) sebelum lewatnya waktu satu tahun”. Sesuai dengan konsep ini di dalam Islam, ada suatu kewajiban terhadap bank-bank Islam untuk menyajikan laporan berkala yang mencerminkan posisi keuangan pada tanggal tertentu dan hasil-hasil operasinya selama jangka waktu tertentu guna mengungkapkan hak-hak dan kewajiban bank dan hak-hak pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, konsep periodicity berarti bahwa masa hidup bank Islam harus dipecah menjadi periode pelaporan untuk membuat laporan keuangan yang memberikan informasi atau pengarahan kepada pihak-pihak terkait guna mengevaluasi kinerja unit akuntansi tersebut. Asumsi ini juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk menghubungkan kegiatan kegiatan unit akuntansi selama keseluruhan masa hidupnya dengan periode pelaporan yang sesuai.
  4. Stabilitas daya beli unit moneter. Akuntansi keuangan menggunakan unit moneter suatu mata uang tertentu sebagai common denominator untuk menyatakan unsur-unsur dasar dari laporan keuangan. Penggunaan unit moneter sebagai suatu sarana menyatakan unsur-unsur dasar dari laporan keuangan merupakan suatu prasyarat untuk mengukur posisi keuangan, hasil-hasil operasi dan perubahan lain di dalam posisi keuangan dari suatu entitas akuntansi selama jangka waktu tertentu. Penggunaan unit moneter sebagai cara untuk menyatakan unsur-unsur dasar dari laporan keuangan bisa menimbulkan pertanyaan mengenai stabilitas unit ukur di dalam melihat perubahan pada daya beli. Misalnya, daya beli dari unit moeneter berkurang selama suatu periode yang mengalami kenaikan tingkat harga secara umum (inflasi) dan meningkat selama suatu periode yang mengalami penurunan tingkat harga secara umum (deflasi). Ada dua mazhab pemikiran Fiqh Islam mengenai dampak perubahan di dalam daya beli uang terhadap hak-hak dan kewajiban. Satu mazhab pemikiran percaya bahwa perubahan di dalam daya beli uang harus diperhitungkan apabila menetapkan hak-hak dan kewajiban. Mazhab pemikiran lain percaya bahwa perubahan di dalam daya beli uang harus diabaikan apabila menetapkan hak-hak dan kewajiban. Untuk tujuan akuntansi keuangan untuk bank-bank Islam, diasumsikan bahwa terdapat stabilitas daya beli unit moneter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X

Pin It on Pinterest

X