Good Corporate Governance dalam Pasar Modal

A. Good Corporate Governance dalam Pasar Modal

Adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya (Cadburry Report ,1992). dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. diartikan sebagai tata kelola perusahaan. “GCG” didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (BOD, BOC, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Good Corporate Governance merupakan Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan Para Stakeholder lainnya. Good Corporate Governance merupakan Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan. Good Corporate Governance merupakan Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.

Aspek penting Good Corporate Governance

Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan di antaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan internal)

Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh stakeholder. Meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan stakeholders (keseimbangan eksternal). Misalnya : pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan stakeholders lainnya.

Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya.

Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (insider information for insider trading).

Pada perusahaan besar dan modern, kepemilikan perusahaan biasanya dipisahkan dari pengelolaan perusahaan. Dengan pemisahan ini kegiatan pengelolaan diharapkan lebih fokus dengan ditangani oleh pihak yang profesional. Meskipun memberikan banyak manfaat, pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah yang dikenal sebagai principal-agent problem. Principal-agent problemadalah masalah yang muncul karena perbedaan informasi (asymmetric information) antara pemegang saham (principal) sebagai pihak yang memberikan amanat dengan manajemen (agent) sebagai pihak yang menerima amanat untuk mengelola perusahaan. Salah satu masalah dalam principal-agent problem adalah perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen. Sebagai contoh, untuk meningkatkan bonus maka manajemen mungkin akan memoles laporan keuangannya sehingga kinerja perusahaan tampak lebih baik dari yang sebenarnya. Apabila laporan keuangan tidak akurat maka keputusan investasi yang diambil pemegang saham menjadi tidak tepat. Pada akhirnya hal ini menyebabkan keinginan pemegang saham untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu menjadi tidak tercapai.

Berkaitan dengan principal-agent problem dimaksud, untuk melindungi kepentingan pemegang saham harus terdapat suatu struktur dan proses yang mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan secara menyeluruh untuk kepentingan pemegang saham dan dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lain. Struktur dan proses inilah yang disebut dengan Good Corporate Governance. Secara umum, Good Corporate Governance dapat dijabarkan menjadi beberapa prinsip yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, dan Fairness (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

B. Kewajiban Pelaporan

Kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala diatur dalam keputusan ketua Bapepam nomor Kep-36/PM/2003. Laporan keuangan berkala yang dimaksud dalam keputusan ketua Bapepam nomor Kep-36/PM/2003 adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan. Setiap Emiten dan Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Bapepam sebanyak 4 (empat) eksemplar, sekurang-kurangnya 1 (satu) dalam bentuk asli. Laporan keuangan yang harus disampaikan ke Bapepam terdiri dari:

  1. Neraca;
  2. Laporan Laba Rugi;
  3. Laporan Perubahan Ekuitas;
  4. Laporan Arus Kas;
  5. Laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya; dan
  6. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan harus disajikan dalam bahasa Indonesia. Laporan keuangan harus disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang pada pokoknya adalah Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal yang ditetapkan Bapepam.

Untuk unsur-unsur laporan keuangan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang karena sifat industrinya belum diatur secara tegas dalam Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal di atas, agar disajikan sesuai dengan bentuk dan isi yang setidak-tidaknya meliputi unsur dan penjelasan yang tercakup pada laporan keuangan sebagaimana dilampirkan dalam dokumen Pernyataan Pendaftaran.

Laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Laporan keuangan tahunan wajib diumumkan kepada publik dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. perusahaaan wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dan lainnya yang terbit di tempat kedudukan Emiten atau Perusahaan Publik, selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Bagi perusahaan yang dikategorikan sebagai Perusahaan Menengah atau Kecil wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional;
  2. bentuk dan isi neraca, laporan laba rugi, dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya yang diumumkan tersebut harus sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam;
  3. pengumuman tersebut harus memuat opini dari akuntan; dan
  4. bukti pengumuman tersebut harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.

Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan kepada Bapepam dalam jangka waktu sebagai berikut:

  1. selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan Akuntan;
  2. selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; dan
  3. selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Laporan keuangan tengah tahunan disusun berdasarkan prinsip yang sama dengan laporan keuangan tahunan dan mencakup antara lain penyesuaian yang lazim dilakukan pada akhir periode akuntansi perusahaan demi tercapainya dasar akrual.

Laporan keuangan tengah tahunan wajib diumumkan kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. perusahaan wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional;
  2. bentuk dan isi neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya yang diumumkan tersebut harus sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tengah tahunan yang disampaikan kepada Bapepam;
  3. pengumuman tersebut di atas dilakukan selambat-lambatnya sesuai dengan jangka waktu menurut kewajiban penyampaian laporan keuangan tengah tahunan kepada Bapepam; dan
  4. bukti pengumuman tersebut harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.

Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang laporan keuangannya mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian, maka pengumuman wajib pula memuat hal-hal sebagai berikut:

  1. Paragraf penjelasan akuntan atas opininya, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:
  2. Pembatasan ruang lingkup pemeriksaan;
  3. Penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum;
  4. Penjelasan ketidakpastian menyangkut kelangsungan usaha perusahaan dan kemungkinan
  5. adanya kerugian; dan atau
  6. Dampak utama penyimpangan terhadap laporan keuangan; dan
  7. Tanggapan manajemen terhadap opini akuntan tersebut

Tanggung jawab direksi atas laporan keuangan diatur dalam keputusan Ketua Bapepeam Nomor Kep-40/PM/2003. Laporan Keuangan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah laporan keuangan yang disampaikan dalam rangka kewajiban penyampaian laporan keuangan kepada Bapepam. Direksi Emiten atau Perusahaan Publik wajib membuat surat pernyataan sesuai dengan Formulir Lampiran I yang tercantum dalam peraturan keputusan Ketua Bapepeam Nomor Kep-40/PM/2003. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud tersebut, wajib ditandatangani oleh Direktur Utama dan seorang Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan, dan bermeterai cukup.

Dalam hal Direktur Utama dan Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan dijabat oleh 1 (satu) orang, maka surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama. Direksi Emiten atau Perusahaan Publik secara tanggung renteng bertanggung jawab atas pernyataan yang dibuat ini termasuk kerugian yang mungkin ditimbulkan. Surat pernyataan tersebut wajib dilekatkan pada laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam. Dalam hal laporan keuangan yang disampaikan telah diaudit atau ditelaah secara terbatas, maka tanggung jawab Direksi atas pernyataan berlaku sampai dengan tanggal pendapat akuntan. Dalam hal laporan keuangan interim yang disampaikan tidak diaudit, maka tanggung jawab Direksi atas pernyataan berlaku sampai dengan tanggal disampaikannya surat pernyataan dimaksud kepada Bapepam. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X

Pin It on Pinterest

X