Amnesti Pajak Bagian 4: Pelacakan Harta

Ditjen Pajak diberi kewenangan untuk mendapatkan informasi perpajakan berupa harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak karena berdasarkan Pasal 35A dari UU Ketentuan Umum Perpajakan disebutkan bahwa instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Ditjen Pajak. Hal yang sudah berjalan ini membuat Ditjen Pajak mampu mengetahui harta seperti properti hingga kendaraan yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

 

Untuk harta yang berada di luar negeri,berdasarkan pertukaran informasi, Ditjen Pajak dapat memperoleh informasi harta di luar negeri melalui Exchange of Information (EOI) berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) dan sebagai contoh berdasarkan PMK No. 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara EOI, Ditjen Pajak dapat memperoleh informasi kepemilikan atau penghasilan dari harta.
Untuk harta berupa uang tunai di perbankan luar negeri, Indonesia yang telah menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) yang didukung OECD dan negara G20, akan berpartisipasi dalam pertukaran informasi keuangan yang diperoleh dari lembaga keuangan dari negara lain termasuk informasi rekening perbankan sehingga memampukan Ditjen Pajak mengetahui uang yang disimpan di perbankan luar negeri. Rencana lebih lanjut dari OECD bahkan adalah pertukaran informasi atas kepemilikan (beneficial owner) dari badan usaha di offshore financial center.
Harta yang tidak dilaporkan dapat dianggap sebagai tambahan kemampuan ekonomis untuk menambah kekayaannya yang merupakan penghasilan bersih yang belum dilaporkan atau objek pajak yang belum dikenakan PPh.
Pengungkapan harta dari Wajib Pajak, berdasarkan UU Pengampunan Pajak, dapat igunakan sebagai basis data perpajakan yang lebih valid, terintegrasi dengan potensi penerimaan berupa penghasilan yang berasal dari harta tersebut baik berupa passive income, sewa hingga capital gain sehingga akan menguntungkan Ditjen Pajak dala penerimaan pajak.
Kesimpulan
UU Pengampunan Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mendapat keuntungan berupa pembebasan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Untuk pengungkapan harta, akan lebih baik jika diatur lebih lanjut tentang definisi harta yang perlu dilaporkan untuk mengikuti Tax Amnesty atau SPT Tahunan khususnya bagi hartabergerak dari Wajib Pajak Orang Pribadi.
Wajib Pajak baik Bada maupun Orang Pribadi menghadapi resiko atas harta yang tidak dilaporkan, baik yang berada di dalam maupun diluar negeri. Berupa sanksi administrasi dan pidanan pajak yang dapat dihapuskan dengan mengikuti pengampunan pajak.

 

Peraturan terkait:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X

Pin It on Pinterest

X