Amnesti Pajak Bagian 3: Pengungkapan Harta

Beberapa pertanyaan yang muncul dalam penerapan UU Pengampunan Pajak adalah harta apa yang dapat diikutsertakan dalam pengampunan pajak oleh Wajib Pajak. Dalam UU Pengampunan Pajak, yang dimaksud dengan harta adalah harta yang dilaporkan dalam SPT Tahunan seperti yag dijelaskan dalam pasal 5 UU tersebut.
Pengungkapan harta tentunya akan mempengaruhi jumlah Uang Tebusan yang harus dibayar sehinga pengungkapan harta dan definisi harta yang harus diungkapkan adalah hal yang penting bagi Wajib Pajak.
Berdasarkan pasal 1 UU Pengampunan Pajak, definisi harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah NKRI.
  1. Baca Juga: Tutorial Mencari Peredaran Data Saham di Yahoo Finance
  2. Baca Juga: Download Software & Guide ACL 9 (Free)

Definisi harta yang luas ini dapat menimbulkan penafsiran yang luas karena tidak adanya batasan dalam definisi harta sehingga harta yang dilaporkan dapat berwujud peralatan pribadi, perkakas rumah, uang tunai di rekening perbankan, piutang, asuransi jiwa, obligasi, hasil karya seni, batu mulia, logam mulia atau bahkan dana pensiun.

Untuk Pelaporan rekening pribadi pada perbankan, banyak Wajib Pajak terutama orang pribadi, dapat merasa keberatan apabila pelaporan juga disertai dengan nomor rekening perbankan yang bersangkutan, kecuali jika peraturan dan Undang-Undang mewajibkannya. Harta berupa uang tunai di rekening perbankan dari Wajib Pajak tentunya juga meliputi rekening perbakan yang berada di dalam dan luar negeri yang terutama berada di offshore banking.
Karena keterbatasan definisi harta yang perlu dilaporkan, maka definisi harta mungkin dapat mengacu pada apa yang dapat dan harus dilaporkan dalam SPT Tahunan yang didasarkan atas petunjuk pengisian lampiran SPT Tahunan.
Dalam prakteknya karena batasan definisi harta yang kurang memadai, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat mengalami kesulitan untuk membuat catatan lengkap atas harta yang harus dilaporkan untuk pelaporan SPT Tahunan terutama atas Wajib ajak yant tidak memiliki kegiatan usaha. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, permasalahan dapat bertambah dengan adanya harta yang dimiliki bersama
Untuk Wajib Pajak Badan, karena adanya kewajiban pembukuan maka pengungkapan harta akan didasarkan atas pembukuan, sesuai Pasal 28 UU Ketentuan Umum Perpajakan. Dalam praktek, Wajib Pajak Badan bahkan dapat menggunakan harta pribadi pemegang saham dalam kegiatan usaha dari Wajib Pajak Badan tersebut.
Karena tidak adanya aturan pajak tentang definisi harta, maka definisi harta dapat saja mengac pada Kitab UNdang-Undang Hukum (KUH) Perdata yang menjelaskan tentang definisi barang, termasuk barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Barang bergerak

asal-pasal dalam KUH Perdata mengatur penjelasan tentang barang bergerak, aik yang karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan seperti kapal atau barng bergerak karena ditentukan undang-undang seperti hak pakai, piutang atau saham. dijelaskan juga dalam bahwa perkakas rumah, mebel, perabotan rumah tangga atau perhiasa rumah dapat juga digolongkan sebagai barang bergerak ang dapat menimbulkan kesulitan jika Wajib Pajak Orang Pribadi harus melaporkannya.

Barang tidak bergerak

Untuk barang tidak bergerak, dapat meliputi sebagai contoh, tanah, mesin pabrik, tanaman perkebunan hingg hak pakai atas barang tidak bergerak. pelaporan harta yang terkait dengan hak kepemilikan barang tidak bergerak akan lebih mudah karena keemilikan harta ini pada umummnya akan tercatat.
Khusus untuk harta tidak berwujud, Undang-Undang juga menjelaskan tentang hak cipta atas benda tidak berwujud, misalnya hak merek, hak paten, dan hak cipta sehingga harta ini dapat dilaporkan dalam pelaporan pajak oleh para seniman, penemu hingga usahawan pemegang hak tersebut.
Untuk harta di luar negeri, ada beberapa hal yang dapat membuat wajib pajak kesulitan dalam melaporkan kepemilikan harta seperti kepemilikan badan usaha di luar negeri yang kepemilikannya tidak terbagai atas saham, seperti persekutuan atau trust. Meskipun badan usaha tersebut digunakan untuk kegiatan usaha seperti contohnya sebagai perusahaan induk atau holding company. Demikian juga jika Wajib Pajak Indonesia memiliki saham atas unjuk yang kepemilikan sahamnya tidak tercatat.

Berdasarkan harta yang dilaporkan, pelaporan harta terebut harus didasarka pada nilai wajar dari harta tersebut pada akhir tahun pajak terakhir khususnya untuk harta selain kas berdasarkan pasal 6 UU Pengampunan Pajak.

Peraturan terkait:
UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
SE-30/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak
PMK No. 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksaan UU No. 11 Th 2016
PMK No. 119/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam NKRI
Peraturan DJP No. PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pediman Teknis Pengisian Dokumen
Peraturan Lengkap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X

Pin It on Pinterest

X