Struktur dan Pelaku Pasar Modal di Indonesia

A. Pendahuluan Struktur dan Pelaku Pasar Modal

Pasar modal adalah tempat bagi perusahaan untuk mencari dana guna membiayai kegiatan usahanya. Selain itu, pasar modal juga merupakan suatu usaha penghimpunan dana masyarakat secara langsung dengan cara menanamkan dana ke dalam perusahaan yang sehat dan baik pengelolaannya. Suatu pasar modal memiliki struktur modal berkaitan dengan jumlah hutang dan modal sendiri yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan. Struktur modal yang efektif mampu menciptakan perusahaan dengan keuangan yang kuat dan stabil. Bersamaan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang pasar modal dan tersedianya dana dari para calon investor yang berminat menginvestasikan modalnya, struktur modal telah menjadi salah satu faktor pertimbangan yang cukup penting. Hal ini terkait dengan resiko dan pendapatan yang akan diterima. Dalam melihat struktur modal perusahaan, investor tidak dapat dipisahkan dari informasi perusahaan berupa laporan keuangan yang dikeluarkan setiap tahunnya. Para investor akan melakukan berbagai analisis terkait dengan keputusan untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Dalam prosesnya tersebut terdapat banyak peraturan dan pelaku yang ikut berpastisipasi di dalamnya. Pemerintah pun membentuk Badan Pengawas Pasar Modal yang mengawasi tiga lembaga yaitu Bursa Efek, LKP dan LPP . Ketiga lembaga tersebut yang mengarahkan para pelaku kegiatan pasar modal dalam melakukan tugasnya.

B. Struktur Pasar Modal ( Dasar-Dasar Hukum Pasar Modal)

Struktur Pasar Modal Indonesia diatur oleh Undang-undang No. 08 tahun 1995 tentang pasar modal yang menjelaskan bahwa kebijakan di bidang pasar modal ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari dilaksanakan oleh BAPEPAM-LK. Secara umum, struktur pasar modal di Indonesia seperti pada gambar berikut ini: (Struktur dan Pelaku Pasar Modal)

Struktur dan Pelaku Pasar Modal

C. Pelaku Pasar Modal

Banyak lembaga yang kegiatannya berhubungan dengan pasar Modal. Tanpa adanya lembaga-lembaga tersebut, mkaka pasar modal tidak dapat berkembang dan sebaliknya tanpa pasar modal berbagai lembaga tidak akan dapat tumbuh dengan baik. Para pelaku tersebut yaitu: (Struktur dan Pelaku Pasar Modal)

  1. Badan yang bertugas mengawasi pasar modal
    Fungsi utama BAPEPAM adalah melakukan pe ngawasan dan pembinaan atas pasar modal di Indonesia. Pada dasarnya BAPEPAM mempunyaio wewenang untuk menginterpretasikan hukum dan perundang-undangan mengenai berbagai hal dalam wilayah yuridiksinya, dan untuk membuat peraturan – peraturan dan keputusan-keputusan independen untuk pelaksanaannya. Wewenagnya terdiri dari mengeluarkan izin usaha berbagai pelaku pasar modal dan wewenang memeriksadan menyidik semua pihak. BAPEPAM bertugas untuk memastikan pemberian informasi yang memadai kepada investor sehingga tercipta transparansi atau keterbukaan di pasar modal. Informasi yang memadai sangat penting bagi investor sebagai landasan untuk mengadakan analisis dalam mengambil keputusan investasi.
  1. Pihak-pihak yang secara langsung terlibat dengan perdagangan efek seperti Emiten, investor, badan pengelola bursa, dan perantara atau pedagang efek.
    1. Emiten adalah perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal dengan menjual sekuritas atau efek kepada masyarakat luas. Perusahaan memperoleh dana untuk berbagai tujuan seperti mendanai perlluasan usaha, memperbaiki struktur modal atau mem bayar hutang.
    2. Investor memainkan peran sentral di pasar modal. Merekalah yang memasok dana ke pasar modal sehingga kemajuan suatu pasar modal sangat tergantung pada peran yang dipakai investor. Investor terdiri atas investor lembaga (dana pension, asuransi, reksa dana dll) dan investor individu atau perorangan .
    3. Penjamin emisi (underwriter), Perusahaan yang akan melakukan penawaran public memerlukan jasa underwriter, mulai dari persiapannya, penentuan harga penawaran hingga pemasarannya. Dalam persiapan penawaran publik underwriter dapat memberikan nasehat mengenai jenis efek yang sebaiknya ditawarkan, waktu yang tepat untuk melakukan penawaran, lokasi bursa dimana efek akan diperdagangkan dll
    4. Perantara perdagangan efek (pialang atau broker), pedagang efek (dealer), dan perusahaan efek. Broker adalah pihak yang membeli dan menjual efek di bursa atas permintaan investor. Broker tidak menanggung risiko apapun dengan adanya perubahan harga efek. Risiko dan hak atas efek seluruhnya ada pada pihak in vestor sendiri. Dealer melakukan jual beli efek atas namanya sendiri. Risiko perubahan harga ditanggung oleh dealer. Sedangkan perusahaan efek adalah perusahaan yang aktivitasnya mencakup penjaminan emisi, perantara efek, pedagang efek, dan pengelola dana investasi dipasar modal. Perusahaan yang memiliki izin sebagai perantara dan pedagang efek tidak tidak dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek.
    5. Badan pengelola bursa. Badan inI bertangguna jawab menjalankan dan mengoprasikan Dua badan pengelola bursa yang ada di Indonesia yaitu BEJ dan BES yang beroprasi sebagai lembaga yang mengatur diri sendiri . Badan ini berperan sebagai fasilitator yang menyediakan semua sarana perdagangan dan dalam menjalannkan perannya kedua bursa tersebut mempunyai kewenangan yang besar.
  2. Pendukung kepastian, kelan caran, dan ketertiban pasar modal seperti custodian sentral efek Indonesia (KSEI) dan kliring penjaminan efrek Indonesia (KPEI), penanggung dan wali amanat.

D. Otoritas Pasar Modal (Bapepam – LK)

Otoritas dalam pasar modal yaitu dengan melihat dari visi dan misi Bapepam itu sendiri yaitu Menjadi otoritas pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional, yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global (Struktur dan Pelaku Pasar Modal)

  1. Misi di Bidang Ekonomi
    Menciptakan iklim yang kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan dan bagi pemodal dalam memilih alternatif investasi pada industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank
  2. Misi di Bidang Kelembagaan
    Mewujudkan Bapepam-LK menjadi lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsinya memegang teguh pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, integritas dan senantiasa mengembangkan diri menjadi lembaga berstandar internasional (Struktur dan Pelaku Pasar Modal)
  3. Misi Sosial Budaya
    Mewujudkan masyarakat Indonesia yang memahami dan berorientasi pasar modal dan jasa keuangan non bank dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan

 E. Fasilitator & Lembaga Penunjang Pasar Modal

  1. Bursa Efek
    Pengertian Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek antara mereka.
    Tugas Bursa Efek antara lain:

    1. Menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien.
    2. Menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek
    3. Menyususn rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba Bura efek, dan melaporkannya pada BAPEPAM-LK
    4. Bursa Efek Indonesia fokus pada perdagangan saham dan obligasi.
  2. Lembaga Kliring dan Penyelesaian “KPEI”
    Pengertian Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelengarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
    Tugas Lembaga Kliring dan Penjaminan antara lain:

    1. melaksanakan kliring dan penjaminan transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.
    2. menjamin penyerahan secara fisik baik saham maupun uang
  3. Biro Administrasi Efek,
    Biro Administrasi Efek adalah perseroan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan Emiten untuk pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek sebagai Biro Administrasi Efek dan telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
  4. Kustodian
    Bank Kustodian adalah bank yang mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
    Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan bagi bank umum sebagai Kustodian diatur peraturan pemerintah.
  5. Wali Amanat
    Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang atau sukuk untuk melakukan penuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk tersebut tanpa surat kuasa khusus.
    Kegiatan Perwaliamanatan dilakukan oleh Bank Umum dan Pihak Lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat. Bank Umum atau Pihak Lain wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Adapun persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali Amanat diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
    Pengguna jasa Wali Amanat ditentukan dalam peraturan penggunaan jasa Wali Amanat oleh Emiten dalam penerbitan efek yang bersifat utang jangka panjang atau sukuk, seperti obligasi.

    • Larangan Wali Amanat
      • Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Wali Amanat selaku wakil pemegang Efek bersifat utang atau sukuk dan kepentingan Emiten di mana Wali Amanat mempunyai hubungan afiliasi. (Struktur dan Pelaku Pasar Modal)
      • Wali Amanat juga dilarang mempunyai hubungan kredit dengan Emiten kecuali dalam jumlah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Wali Amanat selaku wakil pemegang Efek bersifat utang atau sukuk dan kepentingan Wali Amanat sebagai kreditur atau debitur dari Emiten. Ketentuan ini bertujuan agar Wali Amanat dapat melaksanakan fungsinya secara independen sehingga dapat melindungi kepentingan pemegang Efek bersifat utang atau sukuk secara maksimal.
      • Wali Amanat dilarang merangkap sebagai penanggung dalam Emisi Efek bersifat utang atau sukuk yang sama. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan Wali Amanat selaku wakil pemegang Efek bersifat utang atau sukuk dengan kepentingan Wali Amanat selaku penanggung yang justru wajib memenuhi kewajiban Emiten terhadap pemegang Efek bersifat utang atau sukuk dalam hal terjadi wanprestasi oleh Emiten.
    • Kewajiban Wali Amanat
      • Wali Amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan dengan Emiten sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (Struktur dan Pelaku Pasar Modal)
      • Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atau sukuk atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya, sebagaimana diatur dalam undang-undang dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan.
      • Setelah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Wali Amanat wajib memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Wali Amanat dan kewajiban penyimpanan dokumen oleh Wali Amanat.
  6. Pemeringkat Efek
    Biro Administrasi Efek adalah perseroan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan Emiten untuk pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek sebagai Biro Administrasi Efek dan telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
    Tugas penjamin efek antara lain adalah sebagai berikut:

    1. Memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar dan jangka waktu efek (obligasi dan sekuritas kredit). (Struktur dan Pelaku Pasar Modal)
    2. Dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek, membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek, penyusunan prospektus, merancang spesimen efek, dan mendampingi emiten selama proses evaluasi.
    3. Mengatur penyelenggaraan emisi (pendistribusian efek dan menyiapkan sarana-sarana penunjang).
  7. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)
    Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) didirikan oleh SROs (BEI, BES, KPEI, dan KSEI) serta asosiasi-asosiasi di lingkungan pasar modal Indonesia untuk menjadi tempat menyelesaikan persengketaan perdata di bidang pasar modal melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. Di dalam BAPMI, para pihak yang bersengketa dapat memilih 3 alternatif cara penyelesaian sengketa, yakni melalui Pendapat Mengikat, Mediasi, dan Arbitrase. (Struktur dan Pelaku Pasar Modal)

    1. Pendapat Mengikat
      Ada kalanya para pihak dalam suatu perjanjian berbeda pendapat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian, misalnya mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas atau perubahan pada pelaksanaan perjanjian sehubungan dengan timbulnya keadaan baru. Secara material pada fase ini belum timbul sengketa, namun untuk menghindari permasalahan menjadi semakin membesar, para pihak meminta kepada pihak ketiga yang dianggap netral dan ahli untuk memberikan pendapatnya atas persoalan itu agar tidak ada lagi penafsiran lain.
      Berdasarkan penjelasan itu, Pendapat Mengikat BAPMI adalah pendapat yang diberikan oleh BAPMI atas permintaan para pihak mengenai penafsiran suatu ketentuan yang kurang jelas di dalam perjanjian agar di antara para pihak tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran yang bisa membuka perselisihan lebih jauh. Sesuai dengan namanya, pendapat ini bersifat final dan mengikat kepada para pihak. Setiap tindakan yang bertentangan dengan Pendapat Mengikat dianggap sebagai pelanggaran perjanjian.
      Berbeda dengan Mediasi dan Arbitrase yang dilakukan oleh Mediator/Arbiter BAPMI, pemberian Pendapat Mengikat dilakukan sendiri oleh BAPMI sebagai institusi, yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus BAPMI secara kolektif. Oleh karena itu di dalam proses Pendapat Mengikat di BAPMI tidak mengenal penunjukan pihak ketiga yang dianggap netral dan ahli oleh para pihak, melainkan dengan sendirinya pihak ketiga yang dimaksud adalah Pengurus BAPMI.
      Ada beberapa alasan mengapa para pihak memilih Pendapat Mengikat BAPMI untuk menyelesaikan beda pendapat yang dihadapinya:

      • para pihak tidak ingin beda pendapat yang muncul berkembang menjadi persengketaan yang lebih serius lagi;
      • para pihak masih ingin mempertahankan perjanjian;
      • para pihak menginginkan penafsiran yang paling benar terhadap ketentuan yang kurang jelas dan penafsiran tersebut mengikat serta final;
      • para pihak ingin mendapatkan jaminan bahwa orang yang diminta untuk memberikan Pendapat Mengikat benar-benar memahami bidang pasar modal;
      • para pihak ingin menyelesaikan beda pendapat dengan cara yang lebih mudah, lebih cepat dan efisien;
      • para pihak ingin menyelesaikan beda pendapat melalui forum yang tertutup untuk umum.
    2. Mediasi
      Mediasi BAPMI adalah cara penyelesaian masalah melalui perundingan di antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen – yang disebut Mediator. Mediator tidak memberikan keputusan atas masalah, ia hanya fasilitator pertemuan guna membantu masing-masing pihak memahami perspektif, posisi dan kepentingan pihak lain sehubungan dengan permasalahan yang tengah dihadapi dan bersama-sama mencari solusi penyelesaiannya. Tujuan dari Mediasi adalah dicapainya perdamaian di antara para pihak yang bermasalah.
      Mediasi dapat digunakan kapan saja pada setiap tahapan penyelesaian sengketa, yakni pada saat:

      • setelah musyawarah mufakat mengalami kegagalan;
      • ketika Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menawarkan upaya perdamaian pada sidang pertama;
      • sebelum Hakim Pengadilan memulai sidang pemeriksaan perkara (sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, mengatur bahwa pada sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak, Hakim mewajibkan para pihak terlebih dahulu menempuh Mediasi (Mediasi semacam itu disebut “Court-Annexed Mediation”);
      • selama roses Arbitrase/ persidangan selama belum dijatuhkan putusan.
        Ada beberapa alasan mengapa para pihak memilih Mediasi BAPMI untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya: (Struktur dan Pelaku Pasar Modal)
      • para pihak masih yakin akan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya berdasarkan kesepakatan win-win solution di antara mereka;
      • para pihak masih ingin mempertahankan hubungan di saat ini maupun di masa mendatang;
      • para pihak menginginkan solusi yang lebih mempertimbangkan kepentingan jangka panjang (interest based procedure/ approach) daripada benar-salah menurut hukum (right based procedure/ approach); (Struktur dan Pelaku Pasar Modal)
      • para pihak ingin mendapatkan jaminan bahwa orang yang akan memfasilitasi perundingan (Mediator) benar-benar memahami pasar modal dan mempunyai keahlian bermediasi;
      • para pihak ingin menyelesaikan permasalahan dengan cara yang lebih mudah, lebih cepat dan efisien;
      • para pihak ingin menyelesaikan permasalahan melalui forum yang tertutup untuk umum;
      • para Pihak ingin menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.
    3. Arbitrase
      Definisi “Arbitrase” termuat dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, pada Pasal 1 angka 1. Namun secara praktis, pengertian Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga yang netral dan independen – yang disebut Arbiter – untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak, tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
      Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa Arbitrase BAPMI pada hakekatnya mirip dengan Pengadilan, dan Arbiter dalam proses Arbitrase adalah mirip hakim pada proses litigasi, yang membedakannya adalah:

      1. Arbitrase merupakan pilihan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa;
      2. proses Arbitrase baru dapat dilaksanakan setelah ada permohonan dari pihak yang bersengketa kepada BAPMI;
      3. para pihak berhak menentukan apakah Arbiter akan berjumlah satu (Arbiter Tunggal) atau lebih (Majelis Arbitrase); (Struktur dan Pelaku Pasar Modal)
      4. para pihak bebas menentukan tempat Arbitrase;
      5. para pihak berhak memilih Arbiter;
      6. Arbiter dipilih berdasarkan keahliannya;
      7. proses persidangan dilangsungkan menurut peraturan BAPMI;
      8. persidangan Arbitrase berlangsung tertutup untuk umum;
      9. putusan Arbitrase tidak mengenal preseden atau yurisprudensi;
      10. Arbiter dapat mengambil keputusan atas dasar keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono), tidak semata-mata atas dasar ketentuan hukum; dan
      11. putusan Arbitrase tidak dapat diajukan banding.
        Ada beberapa alasan mengapa para pihak yang bersengketa memilih
    4. Arbitrase BAPMI untuk menyelesaikan sengketanya:
      1. para pihak yang bersengketa sudah tidak dapat lagi melanjutkan perundingan;
      2. para pihak yang bersengketa menghendaki cara penyelesaian yang lebih mempertimbangkan benar-salah menurut hukum (right based procedure/ approach);
      3. para pihak yang bersengketa menginginkan putusan yang final dan mengikat, namun tidak ingin menempuh jalur litigasi karena akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar;
      4. para pihak yang bersengketa menghendaki cara yang lebih mudah, lebih cepat dan lebih efisien;
      5. para pihak yang bersengketa ingin mendapatkan jaminan bahwa
      6. rang yang akan memberikan putusan atas sengketa (Arbiter) benar-benar memahami pasar modal dan mempunyai keahlian berarbitrase;
      7. para pihak yang bersengketa ingin menyelesaikan sengketa melalui forum yang tertutup untuk umum;
      8. para pihak yang bersengketa menghendaki praktek acara yang bersih.
  8. Profesi Penunjang Pasar Modal (Notaris, Konsultan Hukum, Penilai, Akuntan, Wali Amanat)
    Profesi Penunjang adalah pihak-pihak yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang persyaratan dan tata cara pendaftarannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. (Struktur dan Pelaku Pasar Modal)
    Profesi Penunjang ini terdiri dari Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, dan Profesi Lain.

    1. Akuntan
      Akuntan adalah pihak yang bertugas menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah.
      Data dan informasi yang tercakup meliputi:

      1. Nomor Izin Usaha KAP
      2. Alamat KAP
      3. Nama Pimpinan
      4. Kontak / email
      5. Daftar Rekan
    2. Konsultan Hukum
      Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dalam bentuk konsultasi, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
      Data dan informasi yang tercakup meliputi:

      1. Alamat Kantor Konsultan
      2. Nama Rekan
    3. Penilai
      Penilai adalah pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
      Data dan informasi yang tercakup meliputi:

      1. Nomor STTD
      2. Nomor Izin Usaha
      3. Alamat Kantor
      4. Jenis Kegiatan Usaha Penilai
    4. Notaris
      Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
      Data dan informasi yang tercakup meliputi:

      1. Alamat Kantor
      2. Wilayah Kerja
      3. Nomor STTD
      4. Sertifikasi
    5. Profesi Lain-lain
      Profesi Lain pihak jasa profesi lain yang dapat memberikan pendapat atau penilaian sesuai dengan perkembangan pasar modal di masa mendatang dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X

Pin It on Pinterest

X